Ijazah: Kertas, Kuasa, dan Kecurigaan

Steve Jobs tak lulus kuliah dan dipuja. Jokowi dituduh ijazah palsu dan dicerca. Mungkin karena kita tak butuh pemimpin yang sempurna — kita cuma ingin yang jujur.

Di dunia nyata, orang tak peduli kamu lulusan mana.
Asal kerja beres, mereka angkat topi. Tapi di dunia politik, lebih-lebih kalau kamu presiden, lembar ijazah bisa lebih menentukan dari gedung-gedung yang sudah dibangun.

Maka ketika Jokowi dituduh memakai ijazah palsu, Indonesia pun gaduh. Lagi.

Saya tidak tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Tapi saya tahu: kita hidup di negeri yang sering kali lebih *percaya pada narasi daripada data*.

Steve Jobs tak lulus kuliah. Tapi Apple-nya bikin dunia takjub.
Jokowi, katanya, dulu pengusaha mebel, dan berhasil. Bukan karena ijazah. Tapi karena kerja keras, insting bisnis, dan keberuntungan.
Di dunia bisnis, ijazah itu seperti undangan pesta. Ada gunanya, tapi bukan penentu.

Yang penting: kamu datang, kamu tampil.

Tapi di dunia pemerintahan? Ijazah itu seperti SIM. Tak peduli seberapa mahir kamu menyetir, tanpa SIM kamu bisa dianggap ilegal.

Masalahnya datang ketika semua dicampur.
Ketika pebisnis masuk ke politik. Ketika pengusaha mebel jadi presiden. Maka ijazah yang dulu tidak penting, tiba-tiba jadi krusial. Bukan soal isinya, tapi soal simbolnya.

Legitimasi. Validasi. Representasi.

Lalu muncul keributan soal font Times New Roman.
Katanya, belum ada di tahun 1980-an. Katanya, skripsi Jokowi mencurigakan. Katanya, ijazahnya hilang dan diganti.

Universitas Gadjah Mada sudah bicara. Teman seangkatan sudah bersaksi. Jokowi pun sudah menunjukkan ijazah, tapi hanya pada wartawan, tanpa boleh difoto.

Di era TikTok dan Instagram, ini jelas mengundang tanya.

Apa iya ijazah asli tidak bisa ditunjukkan ke publik?
Kalau memang benar, kenapa tidak dijelaskan terbuka, lengkap, dan sekali tuntas? Atau jangan-jangan… memang sedang tidak ingin dituntaskan?

Lalu muncullah analisa-analisa lain.
Katanya ini pengalihan isu. Dari IKN, dari utang, dari laporan korupsi, dari isu judi online, bahkan dari kemungkinan reshuffle kabinet. Katanya lagi, ini upaya menjegal pengaruh Jokowi di pemerintahan baru.

Mungkin benar. Mungkin tidak. Tapi satu yang pasti: isu ijazah ini berhasil.

Mengalihkan. Mengaburkan. Membelah.
Kita ramai membahas skripsi 91 halaman, sementara APBN dibahas dalam senyap.

Ada yang bilang, ini “by design.”
Ada yang meyakini, ketika nanti ijazah itu benar-benar ditunjukkan, Jokowi akan tampak sebagai korban. Publik akan membela. Musuh akan malu. Dan Jokowi akan lebih kuat dari sebelumnya.

Tapi bisa juga ini bukan skenario siapa-siapa. Bisa jadi ini hanya efek dari ketidakpercayaan publik yang menumpuk. Kita pernah lihat pejabat palsu. Ijazah palsu. Gelar palsu. Maka, ketika yang asli pun ditunjukkan, orang tetap curiga.

Era post-truth memang kejam. Fakta pun bisa kalah oleh asumsi.

Bagaimana kalau tuduhan itu benar?
Maka sejarah akan mencatat: kita pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu.

Dunia akan tertawa. Reputasi UGM rusak. Politik bisa goyah.

Tapi hukum tata negara tidak sesederhana itu. Bahkan Mahfud MD bilang, keputusan politik tidak bisa dibatalkan hanya karena masalah ijazah.

Maka kita sampai pada kesimpulan yang membingungkan: dalam bisnis, ijazah bisa ditinggalkan. Dalam politik, ia harus ditunjukkan. Tapi dalam demokrasi seperti kita, kepercayaan lebih penting dari keduanya.

Kalau kepercayaan hilang, selembar ijazah pun tak akan bisa menyelamatkan.

Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari semua ini: ijazah memang penting, tapi transparansi jauh lebih penting.

Karena rakyat tidak sedang mencari huruf di atas kertas. Mereka sedang mencari pemimpin yang jujur, terbuka, dan tidak lari dari pertanyaan.

Atau setidaknya, bisa menjawab: ini skripsi diketik pakai apa, dan dicetak di mana.